Presiden Minta Pengembang Mementingkan Rumah MBR

Jokowi menandaskan, pengembang harus mementingkan rumah MBR. Jangan sampai yang banyak dibangun justru rumah yang dipakai untuk investasi.

rumah-sederhana-subsidi-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dirilis beberapa waktu lalu dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu regulasi yang diterapkan dalam paket kebijakan tersebut adalah mengurangi perizinan dan biaya pembangunan rumah bagi pengembang.

“Kami sudah lakukam penyederhanaan perizinan di sektor properti. Jika dulu ada 33 perizinan, sekarang hanya 11 perizinan. Jika dulu (proses perizinan) sampai 900 hari, sekarang hanya sekitar 40 hari,” jelas Presiden saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-15 Real Estate Indonesia (REI), Selasa (29/11/2016).

Jokowi menandaskan, pengembang harus mementingkan rumah MBR. Jangan sampai yang banyak dibangun justru rumah yang dipakai untuk investasi.

“Untuk anggota REI yang hadir, mari kita bekerja fokus untuk melaksanakan pembangunan perumahan untuk rakyat dan memastikan masyarakat Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak,” imbaunya.

Jokowi mengatakan, kebutuhan rumah di Indonesia masih berkisar 11 juta, dan ini harus dikejar.

“Di 2015 sudah kita kejar sekitar 690 ribu, dan akan terus kita kejar,” ujar Jokowi.

Lebih Peka
Sementara itu, Eddy Hussy, Ketua Umum DPP REI mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih peka terhadap sektor properti.

“Pemerintah menyadari perlambatan di sektor properti harus diatasi karena berpengaruh terhadap 174 industri ikutan lainnya, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik,” tutur Eddy.

Menurutnya, DPP REI aktif berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah dalam setiap penyusunan kebijakan dan peraturan.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen DPP REI untuk memajukan perekonomian serta sektor perumahan dan industri properti nasional,” kata Eddy.

Dia mencatat, ada 27 peraturan di sektor perumahan yang terbit selama periode kepengurusan DPP REI 2013-2016, mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, dan peraturan Bank Indonesia.

Regulasi-regulasi tersebut diantaranya terkait dengan Program Sejuta Rumah, penyederhanaan perizinan, perpajakan sektor properti, KIK DIRE, kepemilikan properti oleh orang asing, hunian berimbang dan sejumlah isu lainnya

Munas REI XV yang berlangsung 28 – 30 November 2016 mengangkat tema “REI Bersinergi Sukseskan Sejuta Rumah, Tax Amnesty dan Paket Kebijakan Ekonomi Nasional”.

Tema ini dirasa relevan mengingat  REI pro aktif bersinergi membangun komunikasi dengan semua stakeholder perumahan dalam rangka mendukung pencapaian target sejuta rumah dan tax amnesty.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda