Program Sejuta Rumah: Target, Kendala, dan Harga Rumah Subsidi

Harga rumah subsidi dinilai kurang menarik bagi pengembang. Namun, di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

dadang rukmana PUPR - soelaeman soemawinata REI - rumah subsidi - program sejuta rumah - forwapera - rumahhokie - dok2
Dadang Rukmana (tengah): Pencapaian Program Sejuta Rumah per 24 september 2018 sebanyak 736.187 unit. (Foto: istimewa)

RumahHokie.com (Bogor) – Pemerintah—dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)—optimistis target pembangunan sejuta rumah tahun ini akan tercapai.

Hal ini disampaikan Dadang Rukmana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR saat menjadi pembicara di acara Diskusi dan Media Gathering Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Cisarua, Bogor, belum lama ini.

Baca Juga: Dukung Program Sejuta Rumah, REI Targetkan Bangun 230 Ribu Rumah MBR

Dadang menjelaskan, pencapaian setiap tahunnya terus meningkat. Di 2015, pencapaian sebanyak 699.770 unit. Di 2016 meningkat menjadi 805.169 unit dan di 2017 menjadi 904.758 unit.

“Pencapaian per 24 september 2018 sebanyak 736.187 unit. Kami optimistis target satu juta unit akan tercapai tahun ini,” kata Dadang.

Untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah, imbuhnya, Pemerintah memiliki tiga strategi: pembangunan fisik perumahan oleh Pemerintah dan Pemda serta kementerian terkait (sebanyak 20% dari target satu juta unit); pembangunan perumahan oleh pengembang dengan subsidi seperti KPR FLPP (kredit pemilikan rumah – fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), SSB (subsidi delisih bunga), BUM (bantuan uang muka), Tapera (tabungan perumahan rakyat), dan lain-lain (30%); dan pembangunan perumahan oleh pengembang tanpa subsidi dan pembangunan rumah secara swadaya (50%).

Kendala Program Sejuta Rumah
Kendati demikian, Dadang tak menutup mata bahwa sejumlah kendala masih membayangi program sejuta rumah. Kendala paling besar adalah lahan semakin berkurang dan harga terus meningkat.

“Selain itu, dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tidak ada ruang yang khusus diperuntukkan bagi MBR, sehingga MBR hanya bisa menjangkau perumahan pada kawasan pinggiran dengan akses yang kurang baik,” kata Dadang.

Di sisi lain, harga rumah kurang menarik bagi pengembang, namun kemampuan masyarakat dalam memperoleh rumah rendah, serta belum terintegrasinya data bidang perumahan.

Baca Juga: Hadapi Empat Kendala, PUPR Yakin Capaian Program Sejuta Rumah Meningkat

Untuk menyelesaikan masalah lahan, Pemerintah melakukan beberapa hal, yakni inventarisasi lahan potensial, seperti lahan aset eks. BPPN, lahan aset Pemerintah dan Pemda, tanah wakaf, dan tanah negara telantar.

Guna memaksimalkan lahan, pemerintah mendorong penyediaan lahan untuk perumahan terjangkau di lokasi strategis sebagai TOD (transit oriented development) sesuai Permen ATR 16/2017 tentang Pedoman Pengembangan kawasan berorientasi transit.

“Mengatasi mahalnya bahan bangunan untuk perumahan MBR, KemenPUPR memulai penggunaan teknologi baru seperti precast, RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), dan RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan),” jelasnya.

Di sisi pendanaan, terbatasnya kemampuan pemerintah, khususnya dalam hal pendanaan, mendorong penggunaan pembiayaan kreatif, seperti kredit mikro, BP2BT, Tapera, dan lain-lain.

Komponen Penentu Harga Rumah
Lebih lanjut Dadang memaparkan, ada lima komponen penentu harga rumah. Pertama, harga tanah yang merupakan media untuk mendirikan bangunan. Kedua, biaya konstruksi dan harga bahan bangunan.

“Ketiga, faktor lokasi. Calon pembeli cenderung mencari lokasi terlebih dahulu baru mempertimbangkan faktor yang lain,” urai Dadang.

Keempat, upah pekerja. Di dalamnya termasuk biaya pekerjaan tanah dan pondasi, pembangunan dinding, pekerjaan kayu, atap, sanitasi, pengecatan, dan lain-lain.

Baca Juga: REI Usulkan Harga Rumah Subsidi Naik 7,5% Karena Beberapa Hal Ini

“Kelima, legalitas perumahan. Biaya proses perizinan hingga masalah legalitas, mulai dari pembuatan IMB, surat tanah sampai Sertifikat Hak Milik menjadi salah satu faktor penentu harga rumah,” ujarnya.

Dadang menuturkan, isu terkait rumah subsidi saat ini adalah harganya kurang menarik bagi pengembang. Namun, jika diperlukan penyesuaian harga rumah subdisi, maka perlu dipertimbangkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Jadi, harga rumah subsidi harus menarik bagi pengembang, namun tetap mempertimbangkan keterjangkauan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” pungkas Dadang.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda