Wajib Diketahui, Regulasi Baru Kepemilikan Properti oleh Orang Asing

Angin segar datang lewat dirilisnya Peraturan Menteri Araria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 29 Tahun 2016.

serah terima kunci-Beli Properti-RumahHokie-dok
Foto: Dok.RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Setahun lalu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Namun, regulasi ini belum menggerakkan transaksi properti oleh warga negara asing (WNA), karena aturan detailnya belum tersosialisasi dengan baik. Ketidakpastian ini membuat pengembang ragu, disamping Hak Pakai yang digunakan WNA dianggap masih kurang kredibel dan tidak bankable.

Baca Juga: Semua Orang Asing Bisa Beli Properti di Indonesia, Kecuali Pengungsi

Angin segar datang lewat dirilisnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Menteri ini dinilai lebih jelas tegas memosisikan Hak Pakai. Disebutkan, Hak Pakai terjadi jika Asing membeli properti yang sudah memiliki status hak milik atau hak guna bangunan (HGB).

J.P Tamtomo, Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN mengatakan, saat properti dibeli WNA, maka status kepemilikannya menjadi tanah negara untuk kemudian diberikan perubahan menjadi Hak Pakai.

“Bila properti milik WNA dijual kepada WNI, maka Hak Pakai dapat diubah kembali menjadi Hak Milik atau HGB,” jelas Tamtomo saat menjadi pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Kepastian Implementasi Kebijakan Kepemilikan Properti oleh Orang Asing”, Senin (31/10/2016).

Notaris merupakan pihak yang membuat akta pemindahan hak, sementara pejabat lelang membuat akta risalah lelang atas Hak Milik dan HGB.

Jangka Waktu, Luas Lahan, dan Harga Minimal
Lebih lanjut dia mengatakan, Hak Pakai untuk rumah tapak atau rusun baru diberikan waktu 30 tahun, namun bisa diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui lagi 30 tahun. Jadi total 80 tahun.

Hak Pakai yang didapat untuk rumah tapak dan rusun di atas Hak Milik atau HGB yang sudah berjalan, merupakan sisa dari waktu HGB, dan bisa diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 30 tahun.

Tamtomo menuturkan, Peraturan Menteri tersebut juga menyebutkan hunian WNA dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Selain itu, properti juga dapat diwariskan jika pemilik meninggal.

Ada beberapa ketentuan lain, di antaranya mengenai luasan properti  dan harga minimal. WNA bisa memiliki properti di atas lahan maksimal 2.000 meter persegi per orang di satu bidang tanah.

“Jika kehadiran orang asing tersebut memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional, maka bisa diberikan tempat tinggal dengan luas tanah lebih dari 2.000 meter persegi dengan izin dari menteri,” urainya.

Sementara itu, harga minimal properti untuk warga asing diatur berdasarkan kawasan. Berikut ini tabelnya:

harga properti WNA - rumahhokie - dok
Sumber: ATR/BPN

Anto Erawan  

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda