REI DKI Jakarta: Izin Terkait Perumahan Harus Dilakukan Secara Paralel

Musyawarah Daerah REI DKI Jakarta IX (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Perizinan ditengarai masih jadi kendala melajunya sektor properti di Ibukota Jakarta. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mempermudah perizinan sehingga program perumahan dapat berjalan, sekaligus mendorong investasi.

“Kepastian jangka waktu perizinan adalah hal yang sangat penting bagi pelaku bisnis properti, karena hal itu juga menyangkut janji pengembang kepada konsumen terkait serah terima,” ungkap Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta dalam diskusi bertajuk “Jakarta yang Ramah Investasi Properti untuk Kesejahteraan Rakyat”, Rabu (23/8/2017).

Baca Juga: DPD REI DKI Jakarta Siapkan Blue Print Perumahan 2017 – 2022

Menurut Amran, semakin lama proses perizinan, semakin lama pula pengembang men-deliver produk properti kepada konsumen. Padahal, di sisi lain, pengembang harus membayar denda jika terlambat melakukan serah terima.

“Jadi tidak sepenuhnya jangka waktu pengembangan proyek di tangan pengembang. Soal harga, pengembang telah sepakat dengan pembeli, tetapi waktu pengerjaan tidak bisa dikontrol, sebab sebagian timeline dikontrol Pemprov, terutama untuk pengurus perizinan,” paparnya dalam diskusi yang menjadi bagian acara Musyawarah Daerah (Musda) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta IX tersebut.

Baca Juga: Anies Baswedan: Jakarta Adalah Pusat Kemiskinan Ekstrem

Untuk mempercepat proses perizinan, Amran megsulkan agar beberapa izin bisa dilakukan secara paralel. Jika dengan cara tradisonal perizinan bisa memakan waktu 2-3 tahun, maka dengan paralel bisa lebih cepat dalam hitungan bulan

Dia berharap, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Pemprov DKI Jakarta bisa lebih meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan dengan menyerderhanakan semua jenis perizinan, memangkas simpul-simpul birokrasi, sehingga prosedur menjadi lebih sederhana, efisien, cepat, dan biayanya murah.

Perizinan Dipersingkat
Sementara itu, Iwan Kurniawan, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta menjelaskan, pihaknya tengah melakukan banyak usaha untuk mengurangi regulasi dan perizinan.

Baca Juga: Pemerintah, Pengembang, dan Pengamat Menyoal Pajak Tanah Telantar

Menurutnya, di provinsi DKI Jakarta pada 2015 ada sebanyak 518 perizinan. Jumlah tersebut menurun menjadi 465 perizinan di 2016 dan kembali turun di 2017 menjadi sebanyak 269 perizinan—atau hampir 50% selama dua tahun.

“Dengan perizinan secara paralel, maka mulai izin lokasi hingga keluarnya IMB bisa diselesaikan dalam waktu lima setengah bulan,” kata Iwan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda