Rumah KPR Jadi Harta Gono-gini, Begini Cara Penyelesaiannya!

Salah satu bentuk harta gono-gini adalah tanah dan rumah yang dibeli pada masa perkawinan melalui fasilitas KPR. Penyelesaian sengketa harta bersama ini kerang berlarut-larut.

juneidi-d-kamil-pakar-hukum-properti-by-anto-erawan-rumahhokie-dok
Juneidi D. Kamil, Praktisi Hukum Properti dan Perbankan (Ilustrasi: Anto Erawan)

Oleh: Juneidi D. Kamil

RumahHokie.com (Jakarta)“Bapisah bukannyo bacarai”, begitulah judul dari sebuah lagu Minangkabau. Lagu itu menggambarkan bagaimana Buyung dan Upik harus berpisah merantau untuk mengadu nasib di negeri orang. Keadaan ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam sidang-sidang perceraian di dunia peradilan.

Perceraian itu menyisakan persoalan nasib harta bersama yang bikin kesal tak kunjung selesai. Pasangan suami-isteri benar-benar berpisah dalam arti bercerai yang menyisahkan rasa sakit hati dan kebencian.

Baca Juga: Kesal Istri Selingkuh, Rumah Ini Sengaja Dihancurkan Sang Suami

Salah satu bentuk harta bersama itu adalah tanah dan rumah yang dibeli pada masa perkawinan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank. Penyelesaian sengketa harta bersama (harta gono-gini) ini berlarut-larut bahkan akhirnya dilelang oleh bank karena angsuran KPR-nya menunggak.

Bagaimana sebaiknya menyelesaikan sengketa harta bersama berupa rumah KPR ini setelah berpisah benar-benar bercerai ini?

Rumah KPR Harta Bersama
Rumah tempat tinggal merupakan kebutuhan yang menjadi skala prioritas untuk dipenuhi. Kebutuhan papan itu biasanya dipenuhi setelah berlangsungnya perkawinan atau setelah sudah berkeluarga.

Harganya yang tinggi membuat pasangan suami isteri tidak mampu membeli secara tunai. Fasilitas KPR bank menjadi alternatif untuk dapat memiliki rumah yang dipasarkan developer atau penjual rumah seken. Rumah yang dibeli dengan bantuan fasilitas pinjaman KPR perbankan ini menjadi harta bersama karena diperoleh selama perkawinan.

Baca Juga: Tips Feng Shui untuk Cegah Pasangan Anda Berselingkuh

Dalam fasilitas KPR, Bank dapat membantu pinjaman untuk pembelian rumah komersial antara 70 % – 80 % dari harga transaksi setelah terlebih dahulu dinilai oleh Bank. Sedangkan pemohon baik atas nama suami atau isteri harus mempersiapkan tambahan uang muka, biaya administrasi, provisi dan pengikatan kredit. Apabila permohonan KPR disetujui Bank, nasabah KPR harus menjadi kelancaran pembayaran angsuran KPR-nya.

Dalam UU Perkawinan No.1/1974 disebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 ayat 1). Harta bersama itu dapat diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan. Dalam status suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, meskipun harta diperoleh dari hasil mata pencaharian seorang suami/isteri, pasangan lainnya juga berhak atas harta bersama itu. Harta kekayaan itu menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Apabila para pihak suami isteri membuat perjanjian perkawinan, maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi haknya masing-masing. Perjanjian perkawinan ini dibuat bersamaan dengan perkawinan. Dalam perkembangannya, perjanjian perkawinan juga dapat diperjanjikan setelah perkawinan dilangsungkan.

Baca Juga: Tips Menghadirkan Dekorasi Bernuansa Romantis di Dalam Rumah

Kelanggengan hubungan keluarga sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran KPR. Dalam kenyatannya, tidak jarang hubungan itu sudah tidak harmonis lagi. Ketidakharmonisan pasangan suami isteri bahkan digelar ke meja pengadilan dalam proses gugatan perceraian. Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya. Kondisi pasangan suami isteri yang sedang berkonflik ini berdampak pada tersendatnya  pembayaran angsuran KPR.

Banyak realitas pernak pernik ketidakharmonisan rumah tangga antara suami dan isteri yang berdampak kepada pembayaran angsuran KPR. Seorang suami misalnya meninggalkan isterinya begitu saja karena hadirnya pelakor yang menjadi wanita idaman lain (WIL). Kewajiban pembayaran angsuran KPR yang menjadi kewajibannya diabaikan sehingga KPR menjadi macet.

Baca Juga: Tips Feng Shui: Rumah Ideal Bagi Pasangan Muda

Merasa ditelantarkan, sang isteri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama. Meskipun gugatan perceraian yang dimohonkan isteri di pengadilan agama sudah dikabulkan Majelis Hakim, putusan itu masih menyisakan persoalan terhadap status rumah KPR yang menjadi harta bersama.

Pasalnya, kendati isteri bersama anak-anak menempati rumah, tetapi sertifikat rumah KPR terdaftar atas nama suami. Pihak isteri merasa khawatir apabila pembayaran angsuran KPR dilakukan secara lancar, saat lunas langsung diambil sertifikat rumah KPR kepada bank oleh suaminya.

Harus diketahui, dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami atau isteri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (pasal 92 KHI). Mengenai harta bersama ini, suami atau isteri hanya dapat bertindak apabila terdapat persetujuan dari pasangan perkawinannya yang sah (pasal 36 ayat 1 UU No.1/1974). Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama (pasal 93 KHI).

Terobosan Jalan Keluar
Penyelesaian harta bersama berupa rumah KPR ini dapat dilakukan secara non litigasi. Langkah ini ditempuh dengan mengupayakan perdamaian untuk menghasilkan kesepakatan para pihak suami dan isteri. Perdamaian itu dituangkan dalam akte baik di bawah tangan ataupun secara notariil.

Untuk memberikan kepastian hukum serta dalam hal berhubungan dengan pihak lain, maka sebaiknya dibuat secara notariil. Pembuatan akta perdamaian secara notariil ini akan lebih mudah bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain terkait harta bersama.

Apabila penyelesaian masalah harta bersama tidak dapat berakhir dengan perdamaian maka harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan. Peradilan Agama untuk yang beragama Islam dan Peradilan Negeri untuk mereka yang bukan beragama Islam.

Baca Juga: Apa Saja yang Memengaruhi Harga Jual Rumah Anda?

Gugatan harta bersama pada hakikatnya dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian. Dalam hal gugatan harta bersama tidak dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, maka gugatan penyelesaian harta bersama dapat dilakukan setelah gugatan perceraian dikabulkan pengadilan.

Untuk mengamankan status harta bersama rumah KPR, pihak isteri juga dapat mengajukan kepada bank untuk melunasi sisa kewajiban KPR-nya. Hanya saja sebaiknya dipastikan terlebih dahulu apakah setelah setelah pelunasan dilakukan sertifikat itu dapat langsung diterimanya. Dalam praktik perbankan apabila pemohon KPR atas nama suami maka sertifikat akan diserahkan kepada suami yang merupakan debitur KPR.

Terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan subrogasi atau cessie atas piutang bank berupa KPR atas nama suami itu. Pihak yang menjadi subrogator atau cessionaris dapat saja merupakan keluarga terdekat dari pihak isteri. Kedua cara ini akan menjadi solusi agar pihak isteri dapat menguasai sertifikat hak atas tanah rumah KPR agar tidak disalahgunakan oleh pihak lainnya.

Baca Juga: Empat Tips Penting Saat Membeli Rumah Second

Subrogasi adalah penggantian hak-hak Bank oleh Pihak Ketiga berdasarkan akta Notaris. Penggantian hak-hak Bank oleh pihak ketiga ini terjadi karena Pihak Ketiga membayar sebagian atau seluruh utang pihak debitur kepada Bank. Dengan dibayarnya seluruh utang debitur, maka pihak ketiga menggantikan kedudukan Bank. Jumlah pembayaran yang diterima kreditur baru dari debitur sama dengan  jumlah nominal penebusan piutang.

Sedangkan cessie merupakan cara pengalihan piutang atas nama kepada pihak lain, sehingga setelah pengalihan berdasarkan cessie, hak-hak dan kewajiban Bank sebagai kreditur beralih kepada pihak lain tersebut. Selanjutnya pihak yang menerima cessie melakukan penagihan kepada debitur yang utangnya dialihkan secara cessie tersebut. Jumlah pembayaran yang diterima kreditur baru dari debitur dapat lebih besar dari penebusan piutang.

Penutup
Untuk mengamankan nasib harta bersama setelah berpisah, agar tidak menimbulkan kerugian maka harus dipertimbangkan langkah-langkah hukum terbaik. Membiarkan status penyelesaian rumah KPR berlarut-larut akan membuat kekecewaan yang mendalam. Bank akan melakukan langkah legal action untuk me-recovery kerugian akibat kredit macet yang dipicu sengketa keluarga dalam kasus perceraian.

Jika pasangan suami isteri bapisah memang benar-benar bacarai, aman dan bijaklah dalam mengamankan harta bersama. Semoga artikel ini bermanfaat.

Juneidi D. Kamil, SH, ME, CRA adalah Praktisi Hukum Properti dan Perbankan. Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis. Untuk berkorespondensi, dapat disampaikan melalui email: kamiljuneidi@gmail.com.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda