RUU Pertanahan Diharapkan Jadi Solusi Ketimpangan Ekonomi

ATR/BPN menargetkan materi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan siap dibahas bersama antara pemerintah dan DPR awal Juni 2017.

art-bpn-Sertifikat-tanah-sengketa-BW-rumahhokie-anto-erawan-dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan materi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan siap dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal Juni mendatang.

“Awal Juni bisa diserahkan, sehingga sidang mendatang bisa didiskusikan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam diskusi Indonesia Menuju Ekonomi Berkeadilan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Baca Juga: Kepala PPATK: Tanah Rentan Jadi Ajang Pencucian Uang

Menurutnya, Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen untuk segera menuntaskan RUU Pertanahan ini. Pada 20 Mei 2016, Presiden mengeluarkan Amanat Presiden perihal Penunjukan Wakil Pemerintah menyusul surat DPR RI kepada Presiden RI tentang RUU Pertanahan pada 18 Maret 2016.

Materi RUU Pertanahan juga sebelumnya telah dibahas dan disepakati oleh Kementerian Koordinator BIdang Perekonomian dan Kementerian terkait.

Sofyan menjelaskan kebutuhan regulasi mengenai pertanahan ini sudah mendesak karena Undang-undang yang selama ini berlaku adalah UU Pokok Agraria tahun 1960.

“Ini Undang-undang pokoknya, harus ada undang-undang turunannya dan baru sekarang kita lengkapi,” jelasnya seperti dinukil dari siaran pers ATR/BPN.

Dalam RUU tersebu,t pemerintah akan melengkapi kepastian hukum mengenai status pendaftaran tana,h antara lain Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.

Solusi Ketimpangan Ekonomi
Selain itu, lanjut Sofyan, juga akan diperkenalkan hal-hal baru untuk memperkuat hak rakyat dan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

“Kita perkenalkan hal yang baru seperti bank tanah, dan bagaimana kalau HGU (hak guna usaha) habis, tanah dikembalikan ke negara,” tambahnya.

Baca Juga: Saat Ini, 70% Perkara Pengadilan adalah Sengketa Tanah

RUU Pertanahan diharapkan dapat memberikan solusi atas ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat terkait pertanahan. Sofyan menuturkan keberadaan Bank Tanah akan sangat dibutuhkan karena selama ini negara tidak memiliki tanah.

“ATR/BPN hanya berperan menjadi administrator dengan memberikan sertifikat tanah, mengatur izin Hak Guna Bangunan/Usaha, akan tetapi BPN tidak punya tanah, tidak menjalankan fungsi sebagai land manager,” jelasnya.

“Dengan adanya bank tanah nantinya negara dapat menampung tanah-tanah yang tidak digunakan, atau habis masa pakainya. Tanah baru bermanfat kalau dimanfat dengan maksimal,” pungkas Sofyan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda