Sebagian Besar Lahan Ibukota Baru Berstatus Kawasan Hutan

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berjanji tidak akan ada penggusuran dalam penataan pertanahan ibukota baru Indonesia, karena tanah masyarakat yang sudah ada di sana akan ditata terlebih dahulu.

Rencana-Desain-Ibukota Indonesia, Kalimantan, Kementerian PUPR
Gagasan Ibukota Indonesia di Kalimantan akan menghadirkan wilayah yang inklusif secara sosial, produktif secara ekonomi serta ramah lingkungan. (Gambar: dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Balikpapan) – Belakangan, Kalimantan Timur menjadi perhatian, karena pemerintah telah mengumumkan ibukota negara bakal dipindah ke provinsi tersebut, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah tak mau gegabah dan berusaha merancang ibukota baru tersebut sebaik-baiknya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan, peran utama Kementerian ATR/BPN dalam pemindahan ibukota baru ini terkait dengan penataan tanah.

Baca Juga: Ini Dia Gagasan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

“Sebanyak 180.000 hektar yang disiapkan untuk ibukota baru, status tanahnya mayoritas kawasan hutan. Nantinya akan kita lepaskan dan akan kita tentukan kegunaannya apabila kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN dalam diskusi publik lintas kementerian yang mengangkat tema Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Negara di Balikpapan, Rabu (2/10/2019).

Hadir pula dalam diskusi tersebut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor; Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud; dan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Tak Ada Penggusuran
Sofyan A. Djalil mengatakan, pembangunan ibukota baru tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut.

“Tadi sudah saya katakan dalam penataan pertanahan tidak ada gusur-menggusur. Akan kita tata tanah masyarakat yang sudah ada di sini lebih dahulu,” kata Sofyan berjanji.

Baca Juga: Telan Rp466 Triliun, Pembangunan Ibukota Baru Indonesia Dimulai Pertengahan 2020

Tata ruang juga berperan penting dalam pemindahan ibukota baru. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan.

“Kolaborasi ini akan menjamin strategi penataan ruang yang dapat kita implementasikan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya,” kata Sofyan seperti dinukil dari siaran pers Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Proses Pembangunan Ibu Kota Baru Akan Contoh Renovasi GBK Jakarta

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibukota negara merupakan salah satu upaya pemerataan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar-daerah.

“Dalam kurun waktu 35 tahun Indonesia merdeka, kita baru mengetahui bahwa terdapat kesenjangan antardaerah di Indonesia. Sebanyak hampir 80%, peningkatan ekonomi ada di wilayah Indonesia bagian barat, utamanya di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di wilayah bagian tengah Indonesia serta bagian timur,” kata Bambang Brodjonegoro.

Smart Metropolis dan Konektivitas Transportasi
Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemindahan ibukota negara bukan sekadar memindahkan fasilitas negara saja. Pemindahan ini harus menjadi katalis peningkatan kualitas masyarakat Indonesia serta menjadi dasar kemajuan Bangsa Indonesia.

“Kita juga harus memiliki konsep Smart Metropolis, yang dapat diartikan menjamin kemajuan bagi generasi mendatang,” kata Basuki.

Baca Juga: Tiga Isu Hukum dalam Wacana Pemindahan Ibukota Negara

Di lain pihak, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyoroti konektivitas transportasi terkait pemindahan ibukota baru. Dia mengatakan, sejatinya konektivitas tersebut harus menjadi lompatan ke depan.

“Menurut saya, konsep smart city adalah suatu keniscayaan. Transportasi dalam smart city harus terjadi konektivitas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Untuk itu, transportasi daerah penyangga menuju ke ibukota negara nantinya harus terintegrasi. Harapan ke depan dalam ibukota baru nanti, masyarakat dapat berjalan kaki serta menggunakan angkutan umum,” pungkas Budi.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda