Solusi Penyediaan Rumah Subsidi: Penyesuaian Harga atau Bank Tanah?

Praktisi rumah subsidi, Asmat Amin dengan pengamat properti Ali Tranghanda, saling berkomentar seputar kendala dan solusi penyediaan rumah bagi MBR.

Suasana di perumahan Villa Kencana Cikarang (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengalami berbagai kendala. Selain penyediaan lahan, salah satu problem adalah patokan harga rumah subsidi.

Kondisi ini membuat praktisi hunian subsidi Indonesia, Asmat Amin, menyarankan kepada Pemerintah untuk merevisi patokan harga rumah MBR. Pasalnya, nilai jual rumah di masing-masing wilayah tidak bisa disamakan.

Baca Juga: Harusnya Pemerintah Merevisi Patokan Harga Rumah MBR

Menanggapi hal itu, Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch mengatakan, menaikkan harga rumah subsidi bukan solusi dan tidak akan ada habisnya.

“Sebaliknya, bagaimana mengendalikan harga tanah menjadi hal yang utama,” kata Ali Tranghanda saat mengomentari pendapat Asmat Amin di linimasa Facebook milik penulis.

Namun, Asmat berpendapat, mengendalikan harga tanah adalah hal yang nyaris mustahil, baik oleh pemerintah apalagi pihak swasta.

“Itu hukum pasar yang berlaku, dan tanah hanya diciptakan satu kali oleh Yang Maha Kuasa, jadi berbeda dengan komoditi lainnya,” kata Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) ini.

Asmat Amin, Managing Director SPS Group - (Foto: Dedy Mulyadi - RumahHokie.com)
Asmat Amin, Managing Director SPS Group – (Foto: Dedy Mulyadi – RumahHokie.com)

Dia memberi contoh, banyak sekali rencana jalan-jalan tol yang mangkrak puluhan tahun karena permasalahan tanah yang tidak bisa dibebaskan lantaran harga tanah naik berkali-kali lipat. Padahal, imbuhnya, pembebasan tersebut dilakukan pihak pemerintah.

“Saya pun tidak menganjurkan semua daerah dinaikkan harganya (rumah subsidi-red), tapi disesuaikan berdasarkan UMR (upah minimum regional) daerah tersebut. Jadi, bisa naik juga bisa turun,” jelasnya.

Baca Juga: Ini Dia Kendala Tercapainya Target Program Sejuta Rumah

Asmat beralasan, saat ini penentuan harga (pricing) terlalu general, tidak spesifik berdasarkan kemampuan daya beli masing-masing daerah.

Jangan Mengganggu Developer Swasta
Lebih lanjut, Ali menuturkan, IPW sedang berusaha mengusulkan konsep bank tanah, dimana public housing seharusnya dibedakan dengan commercial housing yang masuk ranah market mechanism.

“Jika terus dinaikkan batasan harga (rumah subsidi), semakin tidak terkejar oleh daya beli (masyarakat). Karena saat ini dengan batasan FLPP pun sudah naik 5% per tahun. setiap tahun spread ratio antara kemampuan cicil daya beli dan cicilan harga rumah terus melebar 6% – 7%,” jelas Ali.

Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (Foto: Anto Erawan – RumahHokie.com)

Asmat mengaku sangat setuju dengan konsep bank tanah. Namun,  pertanyaannya sumber tanahnya dari mana? Kalau dari swasta agak susah, yang mungkin dari tanah-tanah negara.

Menanggapi hal tersebut, Ali mengatakan, lahan untuk bank tanah bukan dari swasta. Dia mengusulkan kepada pemerintah untuk mencoba konsep konsolidasi dari tanah Pemda terlebih dahulu. Bisa juga tanah BUMN atau BUMD.

“Jadi kita pisahkan, jangan sampai swasta terganggu bisnisnya,” ujar Ali.

Sementara itu, Asmat sepakat banyak tanah negara yang bisa diberdayakan untuk bank tanah, seperti tanah perkebunan, tanah kas desa, tanah BUMN, tanah BUMD, dan lain-lain.

“Tetapi hal itu harus disesuaikan dengan rencana tata ruang dan apakah infrastuktur terkoneksi dengan lokasi tanah tersebut. Saya rasa (lokasi seperti) itu yang mungkin bisa dijadikan bank tanah,” pungkas Asmat.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda