Ini Strategi Kementerian ATR/BPN dan KLHK Percepat Redistribusi Tanah

Program redistribusi tanah akan terus dilanjutkan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena masih ada masyarakat yang tinggal di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU).

lahan-pertanian-redistribusi-tanah-atr-bpn-anto-erawan-rumahhokie-dok
Lahan pertanian (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Penataan aset yang meliputi legalisasi aset dan redistribusi tanah dinilai perlu dilakukan dalam rangka penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan.

Terkait legalisasi aset, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merilis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai sukses.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan program redistribusi tanah merupakan salah satu tugas utamanya saat ditunjuk sebagai Wakil Menteri.

Baca Juga: RUU Pertanahan dan Redistribusi Melalui Lembaga Bank Tanah

“Ada dua tugas saya saat menjadi Wakil Menteri, yakni mengurangi sengketa dan konflik agraria serta redistribusi tanah,” jelas Surya Tjandra dalam rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Ruang Rapat Menteri LHK, Senin (06/01/2020).

Untuk redistribusi tanah, tutur Surya Tjandra, pelaksanaannya sudah di atas 100% pada tahun 2019. Program ini akan terus dilanjutkan, karena masih ada masyarakat yang tinggal di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU).

“Ke depan, kita ingin melaksanakan kegiatan redistribusi tanah dengan pendekatan tata ruang dan lingkungan. Kita juga akan menetapkan tujuh provinsi sebagai pilot project, di mana harus melibatkan Gubernur, karena mereka berwenang menetapkan lokasi. Namun, kami butuh peran KLHK,” terang Surya Tjandra seperti dinukil dari siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Ini Cara Konkret Kementerian ATR/BPN Beri Layanan Pertanahan Bagi Masyarakat

Sebagai informasi, redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

Tujuannya, untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Kenalkan Banyak Konsep Baru
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Muhammad Ikhsan mengatakan, hingga 2019, program redistribusi tanah sudah mencapai 2,5 juta hektar. Masalah yang dihadapi pelaksanaan program ini lebih terkait pada tata batas.

“Pelaksanaan redistribusi tanah ini mendapat kendala dari kawasan hutan, terutama dalam penetapan tata batas kawasan hutannya,” ungkap Muhammad Ikhsan.

Baca Juga: Targetkan Jadi Institusi Berstandar Dunia, ATR/BPN Terapkan Tujuh Pilar

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana mengatakan bahwa kegiatan redistribusi tanah ini nantinya akan mengenalkan banyak konsep baru.

“Program ini tidak hanya bagi-bagi tanah saja, tapi juga ada pemberdayaan masyarakat serta hak komunal masyarakat. Lalu, untuk kelestarian lingkungan, kita perlu mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan,” kata Suyus Windayana.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda