Sukseskan Sejuta Rumah, Pemerintah Jangan Buat Aturan Kontradiktif

Wacana pengetatan perizinan seperti standar layak fungsi meresahkan pengembang hunian subsidi. Pasalnya, aturan tersebut dianggap memberatkan.

Asmat Amin SPS Group
Asmat Amin, Managing Director SPS Group - (Foto: Dok. RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Guna menyukseskan Program Sejuta Rumah, Pemerintah diimbau agar all out. Untuk itu, perizinan harus diringkas, khususnya untuk perumahan subsidi.

Selain itu, pemerintah jangan membuat peraturan yang notabene akan menghambat pembangunan sejuta rumah.

Demikian penuturan Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati Group (SPS Group), perusahaan pengembang yang kerap mengembangkan rumah subsidi.

Baca Juga: Pengembang Rumah Subsidi Tak Penuhi Standar, Bank Tak Akan Cairkan Dana

Asmat memberi contoh wacana pengetatan perizinan seperti standar layak fungsi (SLF).

“Saya tidak mempermasalahkan, asal prosesnya cepat, misalnya satu atau dua hari. Bila dibuat badan baru, tentu akan makan waktu. Saat ini saja perizinan sudah makan waktu, jika ditambah dengan (SLF) ini tentu akan makan waktu lebih lama lagi,” papar Asmat kepada RumahHokie.com.

Baca Juga: Harusnya Pemerintah Merevisi Patokan Harga Rumah MBR

Menurutnya, sekarang ini sedikit sekali pengembang yang mau membangun rumah subsidi. Bila aturan tersebut diberlakukan, tentu akan membuat pengembang mundur.

“Kalau developer mundur, lantas siapa yang akan membangun rumah MBR?” ujarnya.

Kementerian Khusus Perumahan
Lebih lanjut, Asmat mengatakan, membangun rumah rakyat sebenarnya kewajiban pemerintah, terutama untuk masyarakat dengan pendapatan terbatas. Sementara, suplai perumahan sederhana yang disumbang perusahaan BUMN tak sampai 10% dari total pencapaian Sejuta Rumah.

Untuk itu, harusnya ada timbal balik bagi pengembang swasta yang membangun rumah sederhana. Selain itu, dia mengatakan alangkah baiknya bila Pemerintah membentuk badan khusus yang mengurus perumahan rakyat.

Baca Juga: Solusi Penyediaan Rumah Subsidi: Penyesuaian Harga atau Bank Tanah?

Asmat juga setuju dengan pernyataan Suharso Monoarfa, Mantan Menteri Perumahan Rakyat yang mengatakan perlunya dibentuk kembali Kementerian Perumahan Rakyat.

“Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat itu berbeda fokus. Selain itu, perumahan merupakan masalah yang kompleks. Angka backlog 12 juta itu bukan masalah yang kecil,” tegasnya.

Dorong MBR Miliki Rumah
Saat ini yang harus diperhatikan pemerintah adalah bagaimana cara mendorong pihak swasta maupun BUMN dalam membangun rumah subsidi. Pasalnya, income per kapita Indonesia cuma USD3.500 atau sekitar Rp45 juta per tahun.

“Mengacu angka tersebut, maka pendapatan per bulan rata-rata hanya Rp3,8 juta—yang hanya bisa mencicil KPR Rp1,2 juta per bulan,” tutur Asmat.

Dari total kebutuhan rumah di Indonesia, sekitar 60% berasal dari MBR, 30% dari non-MBR yang mampu membeli rumah sekitar Rp300 juta sampai Rp400 juta, sedangkan sisanya konsumen rumah di atas Rp400 juta.

“Jadi, untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah, sekitar tujuh juta MBR ini yang harus didorong memiliki rumah,” katanya.

Baca Juga: Asmat Amin: Kami Bangga Bisa Sediakan Hunian Layak Bagi MBR

Asmat mengungkapkan, tahun ini SPS Group membangun 15.000 unit rumah subsidi dari empat proyek di Cikarang dan Karawang. Harga rumah per unit sesuai aturan pemerintah, yakni Rp141 juta di Cikarang, sementara di Karawang Rp120 jutaan.

“Tahun 2018, kami menargetkan 15.000 hingga 20.000 unit dengan penambahan dua atau tiga lokasi baru di Bekasi dan Karawang. Tetapi (angka) ini tergantung dari kebijakan Pemerintah. Saya berharap, tak ada kebijakan kontradiktif yang dikeluarkan Pemerintah,” pungkas Asmat.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda