Susun Perda Perumahan, Kementerian PUPR Siap Dampingi Pemda

Kementerian PUPR mengatakan, jumlah Pemda yang memiliki Perda PKP masih sedikit. Program perumahan dan kawasan permukiman di daerah pun belum sepenuhnya dijalankan dengan payung hukum yang memadai.

perumahan menengah - sepeda - kemenPUPR - rumahhokie - dok
Perumahan menengah (Foto: Dok. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

RumahHokie.com (Jakarta) – Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyatakan siap melakukan pendampingan serta pembinaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perda PKP).

Perda PKP sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) yang diperlukan oleh Pemda untuk mengatur masalah perumahan di daerahnya masing-masing.

Baca Juga: 2020, Sektor Perumahan Cuma Dapat 7% dari Anggaran Kementerian PUPR

“Kami akan melakukan pembinaan kepada Pemda yang ingin menyusun Perda PKP di daerah,” kata Sigit Haryo Pamungkas, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR saat menerima audiensi perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanahan Kota Bandung di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Sigit menjelaskan, saat ini jumlah Pemda yang memiliki Perda PKP masih sedikit. Program perumahan dan kawasan permukiman di daerah belum sepenuhnya dijalankan dengan payung hukum yang memadai.

Baca Juga: Ini Strategi Kementerian PUPR dalam Percepatan Penyediaan Perumahan

“Perda PKP sangat penting sebagai payung hukum guna mengatur masalah perumahan untuk masyarakat,” tutur Sigit Haryo Pamungkas dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Pemda yang ingin menyusun Perda PKP dapat mengirimkan surat permohonan konsultasi penyusunan naskah akademis dan Raperda PKP kepada Sekretaris  Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Gedung G Kementerian PUPR yang beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Kementerian PUPR dan REI Bahas Sejuta Rumah dan Hunian Berimbang

Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, ada beberapa substansi pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perda PKP, antara lain tentang substansi muatan lokal, kemudahan akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja, pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha secara terbatas, penetapan lokasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan, serta kawasan permukiman kumuh.

“Intinya, dalam Perda PKP adalah bagaimana Pemda mengajak peran aktif masyarakat dan pelaku pembangunan perumahan seperti pengembang untuk bersama-sama melaksanakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP,” tutur Sigit.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda