Tahun Ini, 1.200 Unit Rumah di Pandeglang Dapat Bantuan Bedah Rumah

Ada dua tipe bantuan pembangunan rumah bagi MBR dari pemerintah yaitu dapat berupa bantuan stimulan rumah swadaya dan peningkatan kualitas syaratnya harus tanah sendiri.

bedah rumah pandeglang - kementerian PUPR - khalawi - BSPS - rumahhokie - dok
Foto: Dok. KemenPUPR

RumahHokie.com (Pandeglang) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menargetkan sebanyak 1.200 unit rumah di Kabupaten Pandeglang akan mendapatkan bantuan bedah rumah tahun ini. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

“Kami (Kementerian PUPR-red) akan memberikan bantuan bedah rumah berupa Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.200 unit rumah di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019 ini,” ungkap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (4/4/2019) kemarin.

Baca Juga: Ini Syarat Dapat Bantuan Program Bedah Rumah dari Pemerintah

Pemerintah, imbuh Khalawi, akan terus mendorong pembangunan rumah yang layak huni untuk masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang rumahnya tidak layak huni akan di bedah menjadi layak huni dengan program BSPS.

“Ada dua tipe bantuan pembangunan rumah bagi MBR dari pemerintah yaitu dapat berupa  bantuan stimulan rumah swadaya dan peningkatan kualitas syaratnya harus tanah sendiri,” terangnya.

Sebagai informasi, rumah swadaya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Baca Juga: Seperti Apa Sih Kriteria Rumah Layak Huni Menurut KemenPUPR?

Dalam proses pembangunan rumah swadaya di lapangan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta PSU.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR hingga akhir tahun 2018 lalu, imbuh Khalawi, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit.

Untuk menangani hal tersebut, pemerintah melalui program BSPS sejak tahun 2015 hingga 2018 telah mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 987.047 unit.

Baca Juga: 2019, Program Perumahan Rakyat Dapat Kucuran Dana Rp7,82 Triliun

Jenis dan besaran dana bantuan menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS terbagi menjadi dua. Pertama adalah peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp17,5 juta. Rinciannya adalah bantuan bahan bangunan Rp15 juta dan upah kerja Rp2,5 juta.

Adapun PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp30 juta dan upah kerja Rp5 juta.

Baca Juga: Inilah Lima Provinsi Penyerap Dana KPR FLPP Terbesar

Sedangkan yang kedua adalah Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) total bantuannya Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp5 juta.

“Bantuan stimulan untuk pembangunan baru yaitu Rp35 juta dan Rp17,5 juta untuk peningkatan kualitas. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tapi kami mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun rumahnya secara bergotong royong. Pengerjaannya nanti juga dilakukan secara swadaya dan saling membantu antar warga,” terangnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda