Target 2018, Pemerintah Bangun PSU untuk 27.500 Rumah Subsidi

Bantuan PSU merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan subsidi (Anto Erawan - Rumahhokie.com)
Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan subsidi (Anto Erawan - Rumahhokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Tahun ini, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menargetkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk 27.500 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia.

“Bantuan berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu, serta sistem air bersih diharapkan mampu membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih nyaman tinggal di rumah subsidi,” jelas Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Dadang Rukmana di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Baca Juga: Rumah Subsidi Nyaman Perlu PSU yang Memenuhi Standar

Dadang menuturkan, berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan Ditjen Penyediaan Perumahan, sebenarnya minat pengembang untuk mengajukan bantuan PSU dari pemerintah sangat besar. Hal itu menunjukkan bahwa minat pengembang untuk membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat sangat besar.

“Permintaan dari pengembang untuk bantuan PSU perumahan bersubsidi yang masuk ke kami berjumlah sekitar 130.000 unit rumah. Padahal anggaran bantuan PSU hanya 27.500 unit. Jumlah bantuannya pun Rp6,2 juta per unit. Kami tidak bisa memenuhi seluruh permintaan pengembang ini karena memang anggarannya terbatas,” terangnya.

Baca Juga: Satgas Pengawasan Pembangunan Perumahan Akan Dibentuk

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Dadang, pihaknya kini akan menerapkan sistem kuota prosentase dari setiap pengembang sehingga penyaluran PSU bisa lebih merata.

Selain itu, sejumlah kriteria pun juga harus dipenuhi oleh para pengembang jika ingin mendapatkan bantuan tersebut. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dalam PSU berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah serta sistem air bersih.

”Bantuan PSU ini juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang harus dilaksanakan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi MBR dalam memperoleh rumah baru dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun,” tegasnya.

Pemotongan Jalur Birokrasi
Untuk mendorong kemudahan dalam penyaluran bantuan PSU ini, imbuh Dadang, pihaknya juga melakukan pemotongan jalur birokrasi. Salah satunya adalah tidak diperlukannya rekomendasi dari pemerintah kabupaten/ kota dalam pengajuan proposal bantuan PSU. Akan tetapi, pengembang cukup meminta surat kesediaan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mau menerima bantuan PSU dari pemerintah pusat ini.

Baca Juga: Kontribusi Pemerintah dalam Membangun Rumah MBR Hanya 20%

“Bantuan PSU ini dilaksanakan dengan menggunakan uang negara. Jadi tujuannya difokuskan untuk membantu MBR untuk memiliki rumah dengan lingkungan yang aman dan nyaman untuk ditempati,” harapnya.

Selain itu, untuk mendorong pemerataan bantuan PSU, pihak Kementerian PUPR hanya memberikan bantuan sebesar 30% dari daya tampung rumah bersubsidi yang dibangun pengembang.

“Kami juga hanya memberikan bantuan PSU untuk perumahan bersubsidi dan kepada pengembang yang benar-benar focus membangun rumah bersubsidi,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda