Target Implementasi 2018, Skema Pendanaan Tapera Masih Jadi Perdebatan

Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah tengah menggodok PP untuk detail penerapannya.

Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) untuk detail penerapannya.

“Rencananya, tahun 2018 UU Tapera sudah bisa jalan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dia mengakui, kehadiran UU Tapera masih menyisakan berbagai perbedaan pendapat terkait skema pendanaan melalui Tapera, terutama mengenai besaran iuran Tapera.

Untuk itu, pada saat membahas besaran iuran, Pemerintah akan mengundang pihak pengusaha, salah satunya dari APINDO, agar ditemukan mekanisme yang tepat.

Baca Juga: Di Tahun Pertama, Dana Tapera Bisa Capai Rp60 Triliun

Sementara itu, Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahaan, Kementerian PUPR menuturkan, besaran iuran yang diusulkan adalah 3% dari total upah yang diterima, dimana 2,5% dipotong dari gaji karyawan dan 0,5% dari pemberi kerja.

Rencananya, imbuh Maurin, pemotongan gaji ini akan efektif diberlakukan paling lambat dua tahun setelah UU disahkan.

“Pemotongan itu tidak ada di dalam UU. Pemerintah akan segera menerbitkan PP dan kemudian dibentuk Badan Pengelola Tapera,” tambahnya.

Maurin menjelaskan, uang yang disetorkan pegawai akan dikelola Badan Pengelola Tapera, kemudian disalurkan sebagai sumber pembiayaan perbankan dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.

“Untuk yang sudah punya rumah bisa untuk renovasi rumah dan juga bisa digunakan membangun rumah sendiri bagi mereka yang punya tanah tapi belum jadi rumah,” terangnya.

Jangan Jadi Beban
Menurut Maurin, iuran wajib Tapera tersebut tidak harus dianggap beban oleh perusahaan karena implikasi Tapera juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas kerja para pegawai.

“Iuran Tapera yang dibayar pengusaha belum tentu jadi beban, bisa jadi benefit. Karena sektor perumahan terkait 130 sektor usaha, mulai dari industri semen dan bahan bangunan lainnya. Jadi kemungkinan besar pergerakan ekonomi kembali uangnya kepada para pelaku usaha,” ujar Maurin.

Baca Juga: Potensi Tabungan Perumahan Rakyat Himpun Dana Rp1.000 Triliun

Tapera sendiri dibentuk bertujuan sebagai pemupukan dana yang akan dipergunakan untuk menyubsidi MBR untuk memperoleh kredit perumahan dengan bunga rendah dan jangka panjang.

“Hadirnya Undang-undang Tapera merupakan salah satu inovasi di dalam pembiayaan untuk memudahkan MBR dan pekerja informal mendapatkan rumah,” pungkas Basuki.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda