Telan Rp466 Triliun, Pembangunan Ibukota Baru Indonesia Dimulai Pertengahan 2020

Pertengahan 2020, pembangunanan fisik (groundbreaking) ibukota baru dimulai. Proses design and build dilakukan seperti saat merenovasi Gelora Bung Karno, sehingga lebih cepat.

ibukota-baru-kalimantan-timur-kutai-kartanegara-penajam-paser-utara-PUPR-rumahhokie-dok
Lokasi Ibukota Baru Indonesia di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Setelah melalui serangkaian kajian, akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ideal bagi ibukota baru Republik Indonesia, Senin (26/8/2019).

Presiden Jokowi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Juga: Ini Dia Desain Ibukota Baru di Kalimantan

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, proses pembangunan lokasi ibukota baru terbagi menjadi tiga cluster proses persiapan dan pembangunan.

Baca Juga: Dukung Pemindahan Ibukota, REI Beri Empat Masukan untuk Pemerintah

Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibukota baru, ditargetkan selesai hingga pertengahan tahun 2020. Kedua untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang.

“Sampai pertengahan tahun 2020, kita mulai pembangunanan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada. Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK (Gelora Bung Karno), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat,” papar Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang dirilis Kementerian PUPR.

Baca Juga: Tiga Isu Hukum dalam Wacana Pemindahan Ibukota Negara

Pada bagian ketiga, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurut Basuki, pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan rancangan arsitektural yang sangat baik, sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Pembangunan dan pemindahan ibukota baru Republik Indonesia ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun, di mana sebanyak 19% dana akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibukota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Baca Juga: Rencana Tata Ruang Ibukota Perlu Direvisi

“Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan tiga sampai empat tahun untuk jalan air waduk sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024, kita sudah dapat memulai pergerakan ke Ibukota baru. Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears, sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” tutur Basuki.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda