Terkait Perizinan Rumah Rakyat, Masih Banyak Pemda Membandel

Dari sekitar 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, baru ada 22 Kabupaten/Kota yang telah menindaklanjuti peraturan terkait perizinan pembangunan rumah rakyat.

Rollo Green Diamond residence - papua - kemenpupr - rumahhokie - dok
Foto: Dok. KemenPUPR

RumahHokie.com (Makassar) – Agar target pembangunan sejuta rumah dapat tercapai, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memberikan kemudahan perizinan.

Demikian benang merah kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/ BPN di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/12/2017).

Baca Juga: Terkait Perizinan Perumahan, Kepala Daerah Diminta Turun ke Lapangan

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan pengembang di wilayah timur Indonesia tersebut dibahas pula mengenai pentingnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR).

Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan, masalah perumahan merupakan salah satu isu penting yang menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan Jokowi – JK.

Baca Juga: Regulasi Baru Pemerintah Dinilai Hambat Program Sejuta Rumah

Hal itu disebabkan perumahan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian serta menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan rumah yang baik dan layak huni berarti akan menwujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki daya saing. Untuk itu, Pemda seharusnya juga memberikan perhatian khusus dengan memberikan kemudahan perizinan dalam pembangunan rumah di daerahnya,” paparnya dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Pangkas Waktu dan Biaya
Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui oleh para pengembang dan Pemda terkait Program Sejuta Rumah, imbuh Wijayanto, Setwapres juga siap menerima masukan, saran dan kritik dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan. Dengan demikian dapat disepakati solusi bersama untuk mendorong capaian program strategis nasional ini.

“Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi MBR. Hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan peraturan pendukungnya di level kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Peraturan yang ada di lapangan juga harus dapat diimplementasikan dengan mudah jangan malah mempersulit,” tuturnya.

Baca Juga: Sukseskan Program Sejuta Rumah, Ini Tiga Strategi Pemerintah

Adanya pembangunan rumah murah bagi masyarakat yang menjadi salah satu target Program Sejuta Rumah, kata Wijayanto, sebisa mungkin harus seiring dengan mudahnya perizinannya. Salah satunya dengan memangkas waktu dan biaya.

PP Nomor 64 juga telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Mendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perizinan Pembangunan Rumah Bagi MBR. Namun demikian, hingga saat ini belum semua Pemda melaksanakannya di lapangan.

Pemda juga diharapkan mampu memastikan agar bantuan pemerintah di bidang perumahan bisa tepat sasaran, harga jual rumah murah itu benar-benar terjangkau oleh masyarakat, dan memberikan kepastian kepada masyarakatnya bahwa rumah murah yang dibangun memiliki kualitas dan lingkungan yang baik.

“Dari sekitar 500 kabupaten/kota ternyata baru ada 22 Kabupaten/Kota yang telah menindaklanjuti peraturan tersebut (atau hanya sekitar 4%). Jika Pemda bisa memberikan kemudahan dan melaporkan hasil pembangunan rumah di daerahnya dengan baik kepada kami tentunya akan turut mendukung tercapainya Program Sejuta Rumah ini,” katanya berharap.

Anto Erawan 
anto.erawan@rumahhokie.com
  

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda