Tips Membebaskan Lahan dari Pakar Hukum Properti

Dalam membebaskan lahan, beberapa masalah yang dihadapi antara lain kenaikan harga tanah akibat rencana pembangunan proyek telah tersebar.

membebaskan lahan sengketa-mafia-tanah-atr-bpn-rumahhokie-dok2
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Pembebasan lahan terkadang menjadi kendala pembangunan sebuah proyek properti, terutama proyek yang memerlukan lahan yang luas. Tak hanya pengembang kecil atau besar, pemerintah sendiri kerap kesulitan membebaskan lahan untuk proyek-proyek yang bersifat publik.

Terkait pembebasan tanah, beberapa masalah yang dihadapi antara lain kenaikan harga tanah. Lonjakan harga lahan bisa disebabkan akibat informasi rencana pembangunan proyek bocor, sehingga penduduk memasang harga tinggi untuk tanah atau rumah miliknya.

Baca Juga: Inilah Tujuh Jenis Lahan Sumber Objek Bank Tanah

Kenaikan harga tanah juga bisa terjadi karena tanah sudah dikuasai oleh para spekulan. Mereka umumnya memiliki posisi tawar lebih tinggi dan tidak akan menjual tanah hingga mencapai harga tertentu.

Dalam bukunya yang bertajuk “Aplikasi Hukum dalam Bisnis Properti”, praktisi hukum properti, Erwin Kallo menjelaskan: agar tidak dipusingkan oleh hal-hal tersebut, terkadang pengembang mesti menyerahkan proses pembebasan tanah kepada pihak ketiga yang biasa disebut arranger.

Baca Juga: Ingat, Program Rumah Rakyat Perlu Lahan dengan Harga Terjangkau

Melalui arranger, harga lahan dapat diprediksi sebelumnya, karena harga tanah rata-rata telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi harus diperhatikan beberapa hal penting dalam perjanjian kerjasama dengan arranger:

1. Arranger harus membebaskan lahan dengan posisi dan lokasi tertentu yang strategis secara blok—tidak terpencar-pencar atau bolong. Alasannya, jika si arranger tidak dapat menyelesaikan pembebasan seluruh lahan, maka tanah yang telah berhasil dibebaskan bisa disertifikatkan.

2. Pembayaran dilaksanakan sesuai jumlah pembebasan dengan nilai retensi tertentu.

Baca Juga: Sebagian Besar Lahan Ibukota Baru Berstatus Kawasan Hutan

3. Pembayaran dilaksanakan kepada arranger setelah dilakukan legal audit terhadap dokumen pembebasan oleh konsultan hukum ahli untuk memastikan keabsahan obyek tanah, subyek pemegang hak dan atas hak, guna mencegah permasalahan hukum di kemudian hari.

4. Arranger wajib bertanggungjawab atas kebenaran dokumen pembebasan. Untuk itu dia wajib memberikan masa jaminan hingga beberapa bulan ke depan setelah terbitnya sertifikat atas nama pengembang. Adapun bentuk jaminan arranger tergantung kesepakatan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda