Tugas, Kewajiban, dan Kapasitas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun

PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama (BBT Bersama) dan penghunian.

muhammad joni - Managing Director Smart Property Consulting - HUD institute - anto erawan - rumahhokie - dok
Muhammad Joni (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Muhammad Joni

RumahHokie.com (Jakarta) – Pada artikel sebelumnya telah dibahas seputar tujuan dibentuknya PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun). Lantas, apa tugas kewajiban PPPSRS? Apakah sama statusnya jika penghuni membentuk dengan yayasan paguyuban penghuni? Jika PPPSRS ada komunitas penghuni alias warga, lantas apa bedanya dengan RT/RW?

“PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama (BBT Bersama) dan penghunian”. Demikian norma Pasal 75 ayat (3) UU Rusun. Kaidah hukum yang bisa ditarik, bahwa kepemilikan bersama menjadi kausal adanya PPPSRS.

Baca Juga: Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Hukumnya Wajib!

Oleh sebab itu, common property menghendaki owner association yang dalam UU Rusun dikenal sebagai PPPSRS. Seperti halnya public space dan public facility menghendaki public authority.

PPPSRS menghendaki aturan yang pasti. Malah wajib. PPPSRS wajib memiliki regulasi yang efektif. Yang diikut karena aturan itu patut, bukan tersebab dilanda rasa takut karena ancaman pelanggaran dibawa ke kort (court).

Baca Juga: Tips Jual-Beli Rumah Susun Sesuai Undang-undang

Untuk itulah, maka aturan PPPSRS wajib jelas dan pasti. Seperti pastinya mengatur keabsahan hukum public authority atau instansi pemerintah yang badan hukum publik.

Agar tak ada celah kesewenangan dan tidak menjadi ketegangan (tention) karena kekosongan aturan. Istilah tention disebut sosiolog hukum, Yehezkel Dror, akibat aturan tidak lengkap atau usang ketingalan zaman.

Jika ada tention, maka perlu perubahan hukum sampai tiba pada keseimbangan baru dengan aturan hukum yang patut dan nyaman diikut. Bukan melulu ditakuti karena daya paksa atau sanksi.

Wajib Miliki Kapasitas Badan Hukum
PPPSRS tidak boleh hanya sampai dibentuk, namun wajib memiliki kapasitas badan hukum. Agar PPPSRS dapat berfungsi sebagai subyek hukum dan badan hukum privat (rechts persoon).

Ada banyak urusan hukum harta kekayaan (vermogen recht) melekat pada BBT Bersama.

Mesti memiliki kapasitas hukum bertindak mewakili PPPSRS ke dalam dan ke luar. Jadi, maksud asli kewajiban dilekatkan pada pemilik membentuk PPPSRS itu simultan dengan status badan hukum. Bukan hanya dibentuk dengan akte pendirian dan dicatatkan pada instansi bidang perumahan pemerintah daerah, vide Pasal 28 Permen PUPR 23/2018.

Baca Juga: Tips Membeli Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)

Akankah PPPSRS hanya dicatat, tanpa status badan hukum? Kapankah status badan hukum disahkan?

Pasal 74 ayat (3) UU Rusun menggunakan frasa “PPPSRS diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini”.

Apakah lazim status, eh maaf, kedudukan badan hukum diberi? Diberi artinya dianugerahi? Bukan disahkan!

Apakah kedudukan badan hukum PPPSRS diberi berdasarkan UU Rusun? Bukan dengan pengesahan pejabat pemerintahan berwenang yang terbit dalam bentuk keputusan (beschikking)? Itu sekelumit pertanyaan ringkas, namun kiranya paling asas.

Bersambung

Muhammad Joni adalah praktisi hukum properti, Managing Director Smart Property Consulting (SPC), dan Sekretaris Umum The HUD Institute. Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda