“Uang Siluman” Capai 15%, Pengembang Ogah Bangun Rumah Subsidi

"Uang siluman" tersebut memang sekilas terlihat kecil, namun menjadi sangat besar bila dikalikan jumlah rumah yang dibangun pengembang.

rumah-subsidi-villa-kencana-cikarang-sps-group-rumahhokie-anto-erawan-dok2
Rumah subsidi (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Biaya ekonomi tinggi membuat banyak pengembang enggan membangun rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan pengamatan Indonesia Property Watch (IPW), dengan batasan harga rumah murah FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) senilai Rp140 juta, beban biaya tak resmi atau biaya siluman minimal Rp6,5 juta per unit atau 4,6%, bahkan ada juga yang mencapai 15%.

Baca Juga: Melanggar Aturan KPR Subsidi, Siap-siap Kena Sanksi Berikut Ini

Angka ini relatif kecil, namun menjadi sangat besar bila dikalikan jumlah rumah yang dibangun. Per seratus rumah yang dibangun, pengembang harus mengeluarkan dana cadangan di muka sebesar Rp6,5 juta x 100 = Rp650 juta. Bila 1.000 unit rumah menjadi Rp6,5 miliar.

“’Uang siluman’ tersebut ditempatkan untuk beberapa pos, misalkan biaya perizinan, biaya sertifikasi, sampai biaya koordinasi antara oknum pejabat pemerintah daerah sampai preman-preman. Dan ini hampir dilakukan oknum di semua pemerintah daerah,” jelas Ali Tranghanda, CEO IPW dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Paket kebijakan 13 yang dikeluarkan pemerintah yang salah satunya memangkas perizinan, kata Ali, ternyata tidak menyentuh praktik siluman para oknum terkait.

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Pembiayaan Rumah dari Pemerintah, Ini Pilihannya

Pemangkasan biaya perizinan pun ternyata tidak membuat biaya yang dikeluarkan pengembang menjadi lebih rendah. Mengapa? Karena dengan pemangkasan biaya perizinan pun, oknum melihat pengembang memeroleh untung lebih banyak dan ‘uang silumannya’ menjadi lebih tinggi lagi.

“Pengembang yang kerja keras, tapi banyak parasit perumahan yang menggerogoti,” katanya.

Ali mengatakan, bila uang senilai Rp6,5 miliar yang ada dalam satu kawasan ini digunakan untuk dana CSR (corporate social responsibility) dengan membangun rumah-rumah di sekitarnya agar lebih baik dan tertata.

Bila satu rumah diperlukan biaya perbaikan Rp20 jutaan, maka ada sebanyak 300-an rumah yang dapat diperbaiki. Secara wilayah pun harusnya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah setempat dan bukan hanya memperkaya diri sendiri.

Menurutnya, pengembang sebenarnya tidak mempermasalahkan bila uang tersebut digunakan untuk CSR, namun mereka ‘terpaksa’ tidak melakukan, karena uangnya sudah dicatut oknum “siluman”.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda